Ciri Kebijakan Orba

Ciri – Ciri Pokok Pemerintahan pada masa orde baru

1.       Melaksanakan pembangunan disegala bidang

2.       Mengadakan penataran p4 ( istilah Pancasila )

3.       Mencanangkan Pancasila sebagai azas tunggal

4.       Dampak menguatnya peran negara terhadap kehidupan masyarakat

1.       Melaksanakan pembangunan disegala bidang

a.       Pemangunan disegala bidang terbagi dalam dua tahapan. Pembangunan Jangka panjang tahap pertama ( PJPT I ) dan pembangunan jangka panjang tahap kedua ( PJPT II ) dalam setiap tahapan terbagi menjadi lima Pelita.

b.      PJTP I dimulai dengan Pelita I ( April 1969) sampai pelita V ( 31 Maret 1994 ).

c.       PJPT II dimulai dengan Pelita VI ( Tanggal 1 April 1994 sampai dengan Pelita X (31 Maret 2019)).

d.       Itulah sebabnya,  maka masa Orde Baru sering juga dikenal Masa Pembangunan. Karena keberhasilannya dalam pembangunan, maka Presiden Soeharto kemudain mendapat julukan sebagai “Bapak Pembangunan”. Hal ini dikukuhkan dalam ketetapan MPR No. V/MPR/1983.

e.      Dengan adanya pembangunan disegala bidang, khususnya bidang ekonomi terutama pertanian Indonesia pada ahun 1988 berhasil mencapai predikat  swasembada pangan. Itulah sebabnya ketika berlangsung konferensi  pangan sedunia di Paris tahun 1988, Presiden Soeharto mendapatkan penghargaan dari FAO, karena berhasil berswasembada pangan.

2.       Mengadakan Penataran P-4

a.       Penataran pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila ( P-4) atau Ekaprasetya Pancakarsa. P-4 ini tidak merupakan tafsir Pancasila sebagai dasar negara dan juga tidak bermaksud menafsirkan Pancasila dasar negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Batang tubuh, dan penjelasannya. P-4 ini merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara bagi setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah dan dilaksanakan secara bulat dan utuh,

b.      Adanya penataran P4 ini dikukuhkan dalam ketetapan MPR NO. II/MPR/1978. Pelaksanaan penataran dimulai dari jajaran pegawai negeri dari tingakat pusat hingga tingkat daerah.

3.       Mencanagkan Pancasila sebagai asas tunggal

a.       Pencanangan Pancasila sebagai asas tunggal dimulai dengan adanya penyederhanaan partai politik yang ada di Indonesia. Seperti telah kita ketahui bersama bahwa ketika pemilihan umum tahun 1971 diikuti oleh 9 ( sembilan ) Partai Politik dan 1 ( satu ) Golongan Karya, maka pada pemilu tahun 1977 dari kesembilan Partai Politik dan satu Golongan Karya tersebut disederhanakan menjadi 2 ( dua ) Partai Politik, Yakni Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) dan Partai Demokrasi Indonesia ( PDI) dan 1  ( satu ) Golongan Karya.

b.      Adanya 2 ( Dua ) Partai Politik, yakni Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) dan Partai Demokrasi Indonesia ( PDI ) dan 1 ( satu ) Golongan Karya sebagai kontestan dalam pemilihan umum berlangsung hingga Rezim Orde Baru.

4.       Adanya Dwi Fungsi Abri

a.       ABRI melaksanakan fungsi sebagai kesatuan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik.

b.      Dalam rangka melaksanakan fungsi sosial politik, ABRI berperan sebagai stabilisator dan dinamisator dalam pembangunan nasional. ABRI Juga memiliki wakil dalamn MPR yang dikenal dengan nama Fraksi ABRI. Dengan demikian kedudukan ABRI dam pemerintahan Orde Baru sangat dominan.

5.       Dampak menguatnya pernan negara terhadap kehidupan masyarakat.

a.       Dengan munculnya pemerintah orde baru yang ditandai dengan adanya pembangunan disegala bidang yakni dengan Program Pelita 1 dimulai sejak tanggal 1 April 1969 sampai dengan berakhirnya pembangunan jangka panjang tahap pertama ( PJPT I ) telah membawa perubahan kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara ke dalam kehidupan yang mapan.

b.      Menguatnya peran negara khususnya dalam bidang politik, sebenarnya telah nampak  tahun adanya pemilu 1987, dimana pemilu pada tahun 1971 dengan diikuti oleh 9 ( sembilan ) kontestan, maka sejak pemilu 1987 adanya sembilan kontestan tersebut disederhanakan menjadi 3 kontestan, yakni 2 ( dua ) parpol yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia ( PDI ) dan satu Golongan Karya ( Golkar ).

c.       Keberadaan 3 ( tiga ) kontestan ini terus beralngsung hingga akhir pemerintahan Orde Baru . dengan adanya pembatasan partai politik dalam pemerintah, membawa damapak pada kehidupanmasyarakat yang terkekang, kurang bebas untuk menyalurkan aspirasinya.

d.      Demikian juga dibidang pertahanan dan keamanan ( Hankam ), dengan adanya Dwi Fungsi ABRI, yakni ABRI sebagai kekuatan sosial dan kekuatan politik, kondisi keamanan dan pertahanan sering dinyatakan dengan ungkapan “aman terkendali”. Memang dalam hal banyak anggota ABRI yang duduk dalam lembaga pemerintah baik pusat maupun di daerah termasuk juga adanya Fraksi ABRI dalam DPR dan MPR. Itu semua, ikut serta dalam upaya memantapkan  kondisi pertahanan dan keamanan negara di bawah orde abru.

e.      Demikian juga peran dan partisipasi masyarakat menjadi lemah karena ada “ sistem komando “ dari atas. Rakyat kurang bebas dalam kiprahnya baik bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Akibatnya ketika Rezim Orde Baru runtuh dan merebaknya tuntutan otonomi daerah banyak daerah yang belum siap untuk melaksanakannya.